Pers Release “ Catatan Hitam Buruh Perempuan Indonesia” oleh Komite Aksi Perempuan


download (32)Di sepanjang tahun ini, banyak peristiwa hitam yang terjadi pada buruh perempuan Indonesia. Buruh perempuan mengalami diskriminasi dalam pekerjaannya, mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dan pemiskinan struktural oleh pengusaha.
Komite Aksi Perempuan mendata kasus-kasus di bawah ini sebagai “ Catatan Hitam BuruhPerempuan di Indonesia”.

Sejumlah kasus menimpa buruh perempuan, antara lain: ada kasus Omih, seorang buruh perempuan di Tangerang yang harus dipenjara karena mempertahankan haknya dalam bekerja. Omih, juga harus kehilangan anaknya karena harus berjuang untuk mempertahankan hak bekerja.
Kasus kekerasan lain juga menimpa seorang jurnalis, Nurmala Sari Wahyuni yang mendapat kekerasan ketika melakukan peliputan. Nurmala kemudian harus kehilangan bayi yang dikandungnya.

Selanjutnya, Satinah, perempuan buruh migran asal Ungaran – Jawa Tengah yang dieksekusi pancung. Hal ini terjadi karena Pemerintah RI tidak melakukan advokasi padanya. Kasus Satinah juga menambah data 420 buruh migran yang terancam hukuman mati dan 99 lainnya yang sudah dieksekusi. Sejumlah buruh migran perempuan lainnya yang bekerja di luar negeri juga menjadi korban perdagangan manusia.

Kemudian kasus yang menimpa seorang buruh perempuan di Jawa Barat yang di PHK oleh manajemen perusahaannya karena jujur menyatakan statusnya sebagai penderita HIV/AIDS .

Beberapa kasus diskriminasi lain juga diterima buruh perempuan, seperti banyaknya kasus PRT ( Pekerja Rumah Tangga Anak) yang harus bekerja selama 14-18 jam sehari, diupah murah, tidak diberikan libur maupun cuti dan kehilangan waktu sosial mereka.

Sejumlah buruh yang bekerja di Jakarta Utara juga banyak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, seperti adanya ajakan kencan daripihak manajemen perusahaan/ majikan agar diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Kasus pelecehan ini juga sering menimpa beberapa jurnalis perempuan yang dirayu oleh narasumbernya ketika mereka melakukan peliputan.

Hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran untuk buruh perempuan terutama yang bekerja di pabrik garmen masih banyak yang tidak sesuai denganwaktu yang telah ditetapkan di UU Ketenagakerjaan, selain itu cuti hamil, melahirkan atau keguguran tersebut tidak dibayarkan yang berarti No Work No Pay, kasus ini banyak dialami oleh pekerja kontrak.

Diskriminasi lain diterima para buruh perempuan yang harus mengenakan busana tertentu karena kewajiban mengikuti hukum atau Perda (Peraturan Daerah) yangberlaku. Para buruh perempuan ini selain harus mengenakan busana tertentu, juga harus mematuhi penerapan jam malam bagi perempuan. Perda ini telah melakukandiskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yaitu mempersempit atau membatasi akses sosial bagi para buruh perempuan.

Sejumlah kasus juga menimpa buruh perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan dan aktivitasnya ketika memperjuangkan pembentukan Serikat Pekerja. Kasus yang menimpa Sri, seorang buruh di Cakung, Jakarta Utara bukti hal tersebut. Kasus lain menimpa Yohana Sudarsono,seorang guru di Stella Maris Serpong, Tangerang yang dipecat karena aktivitasnya di Serikat Pekerja. Kasus lainnya juga menimpa Luviana, jurnalis perempuan di Metro TV. Para buruh perempuan ini tidak hanya kehilangan pekerjaanya, namun juga tidak diupah dan kehilangan akses sebagai pencari nafkah keluarga.

Secara umum, semua kasus ini menandakan bahwaburuh perempuan telah mengalami kekerasan, diskriminasi dan mengalami upaya-upaya pemiskinan secara struktural.

Hal ini terjadi karena pengusaha/ majikan tidak memberikan perlindungan pada para buruh perempuan ketika mereka bekerja,sedangkan pemerintah melakukan pembiaran terhadap pengusaha yang telah melakukan kekerasan, diskriminasi yang berakibat pada pemiskinan terhadap buruhperempuan.

Padahal beberapa landasan hukum untuk jaminan diskriminasi dan tindakan kekerasan seksual sudah diratifikasi dan dikeluarkan negara, antara lain:

1.Undang-Undang No. 7/ Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW)

2.Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan bermartabat

3.Undang-Undang No. 24/ Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4.Undang-Undang No. 21/ Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

5. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

6. Undang-Undang Serikat Pekerja No. 21 Tahun 2000

Untuk itu,Komite Aksi Perempuan mengeluarkan catatan bagi buruh perempuan di tahun 2013 di Hari Buruh ini sebagai “Catatan Hitam Buruh Perempuan di Indonesia”. Kami juga menandai bahwa Catatan buruh perempuan ini muncul sebagai keprihatinan tentang minimnya catatan tentang buruh perempuan di tengah banyaknya persoalan yang menimpa buruh pada umumnya di Indonesia. Ke depan, selain mengeluarkan Catatan Hitam Buruh Perempuan, Komite Aksi Perempuan juga berencana untuk mengeluarkan Catatan Tahunan Buruh Perempuan yang akan dikeluarkan setiap Hari Buruh Internasional.

Di hari Buruh Internasional (May Day), Komite Aksi Perempuan yang terdiri dari organisasi buruh, perempuan, mahasiswa, hukum, organisasi anak dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain akan melakukan aksi pada :Rabu, 1 Mei 2013 jam 8.00 WIB yang bertempat di Bundaran Hotel Indonesia. Kami akan membawa instalasi berupa : Buku Hitam yang merupakan representasi Catatan Hitam Buruh Perempuan Indonesia.

Atas semua kekerasan, diskriminasi dan pemiskinan perempuan ini, kami Komite Aksi Perempuan menyatakan :

1. Menuntut Pengusaha/Majikan memberikan perlindungan kerja terhadap para buruh perempuan. Tidak adanya perlindungan kerja mengakibatkan para buruh perempuan semakin rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan pemiskinan.

2. Menuntut Pengusaha/ Majikan melakukan komitmen sesuai dengan Undang-Undang, Ratifikasi yang menjamin tidak adanya diskriminasi dan kekerasan seksual.

3. Menuntut Pemerintah agar menindak tegas pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, diskriminasi yang terjadi pada buruh perempuan

4. Menuntut Pemerintahmenegakkan semua Undang-Undang dan ratifikasi yang terimplementasi dalam gerakan non-diskriminasi dan non kekerasan terhadap buruh perempuan

 

 

Menyambut Hari Buruh Internasional

Jakarta, 29 April 2013

Komite Aksi Perempuan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s