Pernyataan Sikap Bersama : Protes atas penembakan, penangkapan, dan represi terhadap aksi damai 1 Mei di Papua


antarafoto-1339066228-1.     Kami mengecam pelarangan penyelenggaraan demonstrasi memperingati 50 tahun penyerahan administrasi West New Guinea (sekarang Papua) dari UNTEA ke Indonesia, pada 1 Mei 2013 lalu oleh Polda Papua dan Gubernur Papua. Pelarangan ini telah melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi seperti yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU 12/2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19 (hak atas kebebasan berpendapat) dan pasal 21 (hak berkumpul).

2.     Pelarangan ini juga menunjukkan sikap reaksioner, paranoid, sekaligus diskriminatif pemerintah RI yang membatasi hak sipil dan politik rakyat Papua dan memonopoli intepretasi sejarah sesuai kepentingan kekuasaan Negara, bukan kepentingan seluruh rakyat Papua.

3.     Pada tanggal 30 April, di Distrik Aimas Kabupaten Sorong, rencana kegiatan perayaan 1 Mei di depan rumah salah seorang warga dengan berdoa dihentikan dengan tembakan, lebih kurang dari jarak 20M, oleh kendaraan Avansa dan L200. Tindakan inilah yang memicu kemarahan warga, hingga mendatatangi kendaraan tersebut. Di saat itu pula tembakan memberondong warga selama 20 menit yang menyebabkan kematian 2 warga dan 8 lainnya ditangkap. Pada 1 Mei, di Jayapura, aksi damai dan rencana doa di Makam Theys digagalkan aparat, sempat terjadi upaya penangkapan, namun berhasil digagalkan. Di Biak, satu orang dikabarkan ditembak karena mengibarkan bendera bintang kejora di depan kantor Diklat Kab. Biak Numfor. Di Timika setidaknya 15 orang ditangkap karena aksi pengibaran bendera.

4.     Korban dari pelarangan aksi damai 1 Mei yang bermuara pada tindakan represi dan teror tersebut adalah:

  • 2 orang meninggal di Sorong dan 1 orang ditembak di Biak—kondisi terakhir belum diketahui;
  • Korban luka masih dirawat di rumah sakit setidaknya sebanyak 5 orang;
  • Hingga saat ini setidaknya tercatat 23 orang ditahan di Sorong, Jayapura dan Timika;
  • Pembubaran paksa, represi, dan ancaman aparat melalui tembakan senjata terhadap aksi damai terjadi di hampir seluruh tempat dimana aksi pengibaran bendera maupun doa bersama oleh warga yang memperingati hari 1 Mei dilakukan (di Sorong, Manokwari, Jayapura, Biak, Fakfak dan Timika). Sementara aksi dan konvoi yang dilakukan para pendukung integrasi tidak mendapatkan represi.

5.     Berdasarkan situasi di atas, kami, dari berbagai elemen pro solidaritas dan solusi damai Papua, menyatakan sikap PROTES terhadap berbagai tindakan pemerintah dan aparat keamanan yang sudah melanggar hak-hak demokratik rakyat Papua yang paling mendasar: berkumpul dan berekspresi yang sudah dijamin oleh UUD 1945.

6.     Pengibaran bendera yang dijadikan dalih bagi pelarangan demonstrasi sesungguhnya tidak beralasan karena represi dan penembakan yang dilakukan pada acara peringatan 1 Mei tidak melulu terkait bendera. Kambinghitam bintang kejora adalah politik pemerintah SBY yang menurut kami paranoid dan anti demokrasi. Seperti yang harus kita ingat, mantan Presiden Indonesia Gusdur, pada 1 Januari tahun 2000, justru memberikan hak rakyat Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora sebagai ekspresi kebudayaan masyarakat.

7.     Perhatian dan pengecaman juga telah dikeluarkan oleh Komisioner HAM PBB, Navi Pillay, pada Kamis (2/5) lalu terhadap represi, penangkapan dan respon berlebihan aparat keamanan terhadap persiapan dan respon masyarakat sejak 30 Aprli menuju 1 Mei. Ia mengatakan sejak bulan Mei 2012, PBB telah menerima 26 laporan pelanggaran HAM, termasuk 45 pembunuhan dan 27 kasus penyiksaan. Hukum HAM Internasional meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi yang adil, cepat, terhadap berbagai pembunuhan dan mengadili para pelakunya.

8.     Berbagai tindakan kekerasan Negara ini sudah pasti akan semakin merugikan proses dan kemungkinan pembangunan solusi damai bagi konflik di Papua, ditengah-tengah sodoran pemerintah pusat atas Otonomi Plus. Selama tidak ada jaminan atas hak demokratik rakyat di Papua untuk berkumpul dan berekspresi, selama itu pula berbagai kebijakan baru dari pemerintahan pusat tidak bisa menjadi penyelesaian.

9.     Dalam kesempatan ini kami menyatakan agar:

  1. Dilakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa penembakan, penangkapan dan represi yang terjadi dari 30 April-1 Mei 2013; tankap dan adili yang melakukan penembakan di Distrik Aimas, Sorong.
  2. Para aktivis yang saat ini masih ditangkap segera dibebaskan;
  3. Mencabut PP 77 tahun 2007 tentang lambang daerah yang selama ini digunakan untuk menstigmatisasi rakyat Papua sebagai separatis, memenjarakan rakyat atas tuduhan makar, mengganggu keamanan, dlsb.
  4. Pemerintah pusat segera menghentikan pendekatan represi dan stigmatisasi separatis terhadap rakyat Papua.
  5. Peringatan 1 Mei, yaitu penyerahan administrasi Papua ke Indonesia oleh UNTEA pada tahun 1963, harus mulai dijadikan momentum bagi pelurusan sejarah melalui dialog-dialog demokratik  dengan mendengarkan keragaman perspektif  diluar kerangka sejarah dominan.

Jakarta, 4 Mei 2013

NationalPapua Solidarity (NAPAS), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan(KONTRAS), Sekretariat Bersama (SEKBER Buruh), Politik Rakyat, PerempuanMahardhika, Forum Mahasiswa Demokrasi (FORMAD), KPO-Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP),Yayasan Pusaka

Foto oleh westpapuamedia.info
Foto oleh westpapuamedia.info
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s