Pernyataan Sikap Perempuan Mahardhika 15 Tahun Reformasi


download (40)15 Tahun Reformasi, 5 Kali Pergantian Pemerintahan, Agenda Reformasi tetap Terabaikan

Reformasi tahun 1998 merupakan tonggak sejarah yang cukup penting, ketika 32 tahun kediktatoran Orde Baru berhasil ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa. Dalam awal periode ini pintu demokrasi mulai dibuka, kebebasan untuk berbicara didepan umum, berorganisasi dan berkumpul, bahkan berunjuk rasa. Dalam periode ini pulalah kaum perempuan Indonesia mulai kembali keluar rumah dan ikut dalam barisan melawan kekuatan militer. Perempuan memiliki kepentingan besar dalam penumbangan rezim Orde Baru Soeharto untuk kembali merebut kekuatan politiknya yang selama ini dihambat dan dikembalikan dalam ranah domestik.

Soeharto adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penghancuran organisasi perempuan yang progresif, dan menyingkirkan politik perempuan dalam pemerintahannya dengan idiologi “Ibuisme” yaitu idiologi yang meletakan perempuan hanya berperan sebagai isteri dan ibu yang “baik”. Telah dihilangkan dalam sejarah Indonesia, bagaimana perempuan ikut merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Kolonialisme dan berperan dalam masa kemerdekaan. Mereka ditundukan dalam organisasi-organisasi bentukan pemerintah yang dibangun berdasarkan hirarki pangkat dan kedudukan suami seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dll.

Selain capaian, yang tidak boleh kita lupa bahwa gerakan reformasi 98’ tidak sedikit menelan korban, seperti kasus Trisakti dan Semanggi yang menewaskan beberapa orang mahasiswa, pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghua, pemerkosaan terhadap perempuan dalam masa DOM Aceh, Timor Timur (saat ini telah menjadi negara Timur Leste) juga papua dan penghilangan paksa aktivis 98,’ yang sampai saat ini 15 tahun sudah usia reformasi pemerintah belum juga mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Bahkan tindakan represif yang anti-demokrasi justru semakin menguat, seperti kasus petani Mesuji, kasus penembakan Petani Sawit di Riau, pelarangan penyebaran buku, pemberlakuan kembali politik SARA dengan penyerangan tempat-tempat ibadah oleh kelompok milisi sipil reaksioner, penyerangan terhadap penganut ajaran Syiah di Sampang, penganut ajaran Ahmadiyah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, juga penyerangan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas LGBT dll. Bahkan bagi perempuan dalam upayanya untuk merebut kembali politik perempuan, justru semakin dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang sangat diskriminatif. Sebanyak 282 peraturan daerah atas nama agama dan moralitas dibentuk (data dari Komnas Perempuan), dari yang mengatur cara perempuan berpakaian bahkan sampai jam malam untuk perempuan ada di dalam Perda-Perda tersebut.

Tidak hanya itu, tanda-tanda penuntasan agenda reformasi juga masih jauh dari harapan. Penegakkan supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, sebagaimana janji para elit-elit reformis (gadungan) yang diserahi kekuasaan oleh mayoritas kaum gerakan 98’. Justru kekuatan lama yaitu militer dan sisa-sisa Orde Baru kembali mengkonsolidasikan diri untuk berkuasa dan menipu rakyat. Sudah 5 kali kita berganti pemerintahan, tetapi Golkar sebagai kekuatan politik yang paling berdosa pada masa Orde Baru masih tegak berdiri, termasuk komando-komando teritori TNI yang tidak pernah dibubarkan, serta pelanggaran HAM di masa Orba tidak pernah diusut, bahkan dalam pemilu 2014 nanti para Jenderal yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi 98’ dapat melenggang untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden.

Penerapan demokrasi dan agenda-agenda reformasi tidak akan pernah tuntas ketika politik militer-kapitalistik ala Orde Baru masih terus dijalankan oleh pemerintah SBY-Budiono. Untuk itu, sebagai organisasi perempuan yang memiliki kepentingan untuk penuntasan agenda reformasi, penyelesaian kasus tragedi 1998, dan kekerasan seksual masa Orde Baru, maka kami menyerukan kepada seluruh gerakan perempuan, buruh, tani, dan mahasiswa untuk membangun persatuan rakyat demi terwujudnya pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan. Untuk itu mari bersatu tuntut:

  1. Tangkap, Adili dan Penjarakan jenderal-jendaral Pelanggar HAM dimasa lalu maupun sekarang
  2. Pelurusan sejarah gerakan perempuan Indonesia
  3. Jaminan untuk kebebasan berorganisasi, berpendapat, berkeyakinan, beridiologi, dan berekspresi
  4. Cabut semua peraturan dan perundang-undangan yang mendiskriminasikan Perempuan dan LGBT
  5. Bubarkan Komando Teritorial

Kepada kaum perempuan Indonesia kami menyerukan bangun organisasi perempuan sebagai alat untuk berpolitik dan belajar demi terwujudnya pembebasan perempuan.

Perempuan Keluar Rumah!

Bangun Organisasi, Berjuang untuk Kesejahteraan dan Kesetaraan

Jakarta, 21 Mei 2013

Komite Nasional Perempuan Mahardhika

Dian Novita

Departemen Politik dan Kampanye

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s