BBM Naik, Pemiskinan Perempuan Bertambah


Pernyataan Sikap Perempuan Mahardhika

Tolak Hasil Keputusan DPR : APBN-P 2013 Tidak Mewakili Suara Rakyat.

Lanjutkan Perjuangan Menolak Kenaikan BBM! 

Tepat tanggal 17 Juni 2013, ditengah demonstrasi yang dilakukan ribuan masa buruh dan mahasiswa, para wakil rakyat telah mengetuk palu menyepakati APBN-P 2013, ini berarti harga BBM 2013 juga akan naik. Tetapi gerakan rakyat bersama mahasiswa tidak berhenti, bahkan masih terus melanjutkan perlawanan. Di Batam, Medan, Jakarta, Makassar, Samarinda, Ternate dan daerah-daerah lain. Seluruh aksi-aksi tersebut memakan korban dari tindakan yang dilakukan aparat.

Di Samarinda massa terlibat saling dorong dengan aparat ketika melakukan pemblokiran jalan, sedangkan di Ternate pihak kepolisian tidak ragu-ragu menembakan peluru ke massa aksi sehingga 7 orang tertembak. Salah seorang dari korban ditembak dengan peluru panas sehingga tembus dari paha depan sampai paha belakang. Sampai saat ini seluruh korban masih dirawat dirumah sakit, dan Polda Ternate hanya memberikan pernyataan maaf terhadap seorang wartawan yang terluka, tetapi tidak pernah menyebutkan mahasiswa sebagai massa aksi yang juga menjadi korban. Polda Ternate sama sekali tidak memberikan pertanggung jawaban untuk korban dirawat sampai sembuh.

Pada tanggal 19 Juni 2013, perlawanan di Ternate masih berlanjut untuk menuntut menolak kenaikan BBM dan pertanggung jawaban Polda Maluku Utara terhadap massa yang ditembak, tetapi Polda tidak mau menemui massa aksi sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Sebanyak 15 orang ditangkap termasuk Ketua Perempuan Mahardhika Ternate yaitu Astuti N.Kilwow.

Saat ini tidak ada kompromi lagi dari rejim, tindakan aparat yang semakin represif, keterlibatan TNI dalam membubarkan massa adalah sebuah skenario yang dibuat rejim untuk terus mengamankan posisi mereka. Bahkan logika paling tidak masuk akal juga digunakan, pemerintah telah melakukan “cuci otak” terhadap rakyat Indonesia dengan berulang kali memutar iklan di media bahkan melalui sebaran sms bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dari pada orang miskin. Seolah SBY-Budiono sudah kehabisan argumen untuk mengelabui rakyat, padahal subsidi BBM di APBN 2013 hanya Rp193,8 triliun atau sekitar 12% dari total APBN. Sementara itu, anggaran untuk membayar cicilan hutang negara mencapai 15% atau Rp171,7 triliun, anggaran untuk membiayai aparatus negara mencapai 79% dari APBN dan untuk membayar gaji pegawai mencapai 21%. Kita juga tahu besar mana jumlah orang kaya dan orang miskin di negara ini? Apapun alasan rejim, mereka tidak pernah punya kehendak untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat terlebih bagi kaum perempuan Indonesia yang saat ini dimiskinan.

Kenaikan harga BBM yang diikuti dengan naiknya harga-harga bahan pokok, harga susu, dan juga kebutuhan lainnya (sebagai konsekuensi yang dilakukan pengusaha karena BBM naik) merupakan kebijakan yang semakin menghancurkan kapasitas kemajuan rakyat dengan jurang kemiskinan yang kian jauh. Ditengah penghancuran kemanusiaan tersebut, perempuan lah yang paling menjadi korban. Sehingga jelas di depan mata, kenaikan harga BBM yang merupakan turunan dari persoalan kemiskinan akibat sistem Kapitalisme, merupakan persoalan mendesak kaum perempuan miskin hari ini dan penting untuk direspon bersama dengan gerakan rakyat lainnya yang masih percaya dengan kekuatan massa rakyat dan bukan pada sandiwara pertarungan elit politik di dalam parlemen. Kaum perempuan adalah bagian yang paling berkepentingan terhadap pembangunan konsolidasi secara keberlanjutan menolak kenaikan harga BBM karena kapitalisme sebagai penyebab kemiskinan Indonesia (dan juga dunia) melanggengkan patriarki yang telah ribuan tahun menghancurkan kapasitas kemanusiaan perempuan. Lalu apa dampaknya bagi perempuan ketika BBM dinaikkan?

1. Pemiskinan Perempuan

Neoliberal sebagai jalan keluar krisis Kapitalisme justru menghancurkan kemajuan perempuan dan rakyat serta menghancurkan kemanusiaan. Melalui resep-resep penyesuaian struktural (SAP), seperti pencabutan subsidi sosial, liberalisasi perdagangan dan investasi, disiplin fiscal, reformasi perpajakan, privatisasi, deregulasi (penghapusan tarif dan hambatan perdagangan), serta perlindungan hak kepemilikan, menyebabkan ketergantungan negara-negara dunia ketiga khususnya Indonesia pada skema ekonomi politik yang dijalankan pemodal-pemodal Internasional seperti konsensus washington, IMF, Bank Dunia, dll (Kebijakan hutang, pembukaan pasar sebebas-bebasnya, dll). Alhasil, Indonesia dikondisikan untuk bersaing dengan pasar Internasional. Dampaknya, kemiskinan kian akut. Persoalan kemiskinan menjadi persoalan mendasar kaum perempuan dan rakyat. Di Indonesia, persoalan kemiskinan menurut data Bank Dunia (World Bank) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa, 70 % nya adalah perempuan dan sebagian besarnya adalah kaum Ibu. Ibu, sebagai perempuan penanggung anaklah—baik sebagai istri maupun tidak—yang menderita paling berat dari meningkatnya kemiskinan dan kekerasan saat ini. BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang sudah berjalan bahkan tidak mampu mencukupi anggaran rumah tangga penududuk miskin dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Sebelum BBM naik, kenaikan harga sudah lebih dulu naik. Jika BBM naik, kenaikan harga barang/kebutuhan pokok akan makin bertambah, artinya pemiskinan perempuan terutama perempuan sebagai Ibu juga akan semakin bertambah.

2. Pemiskinan perempuan bertambah, patriarki semakin merajalela

Akan begitu banyak derita yang akan ditanggung perempuan yang hidup dalam masyarakat Kapitalisme yang melanggengkan patriarkhi. Tentu, beban ganda yang ditanggung perempuan mau tidak mau harus ditambah lagi dengan beban memikirkan manejemen kebutuhan domestik dengan dampak kenaikkan harga BBM (ongkos transport, harga barang, harga sembako juga semakin naik). Dalam askes pendidikan, ditengah lilitan kemiskinan jika ditambah dengan kenaikan BBM, perempuan tidak diprioritaskan untuk sekolah tinggi. Begitu pula akses kesehatan, kaum perempuan akan kesulitan mengakses kesehatan terlebih kesehatan reproduksinya. ”Hari ini sudah bisa makan saja, sudah cukup”, tanpa mempertimbangkan asupan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh, khususnya bagi ibu hamil dan setelah melahirkan serta gizi anak sebagai generasi bangsa. Belum lagi, tingkat kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, KDRT, perdagangan perempuan, dll yang akan semakin bertambah khususnya bagi perempuan klas menengah-miskin. Kekerasan sangat berkaitan dengan kemiskinan. Kekerasan sulit diatasi tanpa peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan. Status perempuan yang dinomerduakan di dalam keluarga (tidak diakui sebagai kepala kelurga) membuat kaum Ibu memiliki beban lebih berat dengan maupun tanpa suami. Kaum Ibu yang bekerja di luar rumah masih dibebankan pekerjaan rumah tangga sebagai tugas utamanya (beban ganda), status pekerjaan si ibu pun hanya dianggap “membantu suami”, sehingga ia tidak pernah diberikan hak atas tunjangan keluarga. Situasi ini akan sangat merugikan bagi ibu-ibu pekerja orang tua tunggal. Minimnya akses terlebih jika BBM naik, menyebabkan perempuan pekerja sulit menikmati fasilitas memadai (murah dan aman) dan upaya hukum jika terjadi kekerasan seksual. Sehingga hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan semakin jauh dari harapan.

  Kedua situasi diatas saling berkaitan dan berdampak pada kondisi kaum perempuan di Indonesia. Oleh karenanya sudah cukup menyandarkan penyelesaian jalan keluar kemiskinan akibat kapitalisme kepada rejim SBY-Budiono, yang tak pernah konsisten. Tanpa jalan keluar penyelesaian kemiskinan (krisis) yang konsisten memutus rantai kapitalisme, persoalan patriarkhi yang menghambat kemajuan perempuan akan semakin sulit untuk diatasi. Dengan demikian, ditengah pengelolaan industri tambang yang minim teknologi dan tidak berpihak pada rakyat, kami menyerukan jalan keluar:

1. Nasionalisasi aset tambang khususnya minyak dan gas di bawah kontrol rakyat

Di Indonesia ada 60 kontraktor Migas yang terkategori ke dalam 3 kelompok: (1) Super Major: terdiri dan ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak ‘70% dan gas 80% Indonesia; (2) Major; terdiri dan Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%; (3) Perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Walhasil, kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai korporasi internasional dan hasilnya tentu diekspor (dinikmati) ke negara dunia maju. Rakyat tidak dapat menikmati hasil buminya sendiri.

2. Industrialisasi Nasional di bawah kontrol rakyat dan daya dukung lingkungan

 Cadangan minyak yang dimiliki Indonesia sebesar 1,3 juta barel per hari merupakan landasan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri dengan teknologi yang maju serta pengelolaan manejemen yang pro pada rakyat dan lingkungan dibarengi dengan peningkatan tenaga produktif di Indonesia.

3. Penghapusan utang luar negeri, prioritaskan APBN pada anggaran Pendidikan, kesehatan, fasilitas yang aman dan memadai khususnya bagi perempuan dan rakyat pada umumnya.

Dalam APBN 2013 alokasi dana untuk utang lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan yang hanya sebesar Rp. 50.90 triliun dan anggaran kesehatan untuk Ibu dan Anak hanya Rp. 8,4 triliun.

Stop membayar utang, prioritaskan APBN pada anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membangun kapasitas kemajuan rakyat.

4. Jaminan sosial untuk Ibu, merupakan tanggung jawab negara untuk mengurangi beban domestik bagi Ibu. Karena untuk mengurangi beban domestik bagi ibu bukan hanya dengan melakukan pembagian kerja dalam rumahtangga secara setara, tetapi pemberian jaminan sosial baik kesehatan gratis, pendidikan gratis, tempat pemeliharaan dan pendidikan anak yang terjangkau bahkan gratis, subsidi untuk ibu-ibu miskin dan masukan penambahan tunjangan keluarga di dalam komponen upah pekerja perempuan yg memiliki tanggungan anak.

5. Tarik pajak progresif terhadap korporasi raksasa dan orang-orang terkaya, juga pajak pada setiap transaksi keuangan di pasar saham sebagai sumber dana jaminan sosial untuk ibu. Dimana tuntutan ini dilakukan diluar kewajiban yang dimandatkan UU Kesehatan terhadap 5% alokasi APBN terhadap sektor kesehatan.

Dan kami menuntut kepada pemerintah:

  1. Batalkan kenaikan harga BBM, karena logika subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya adalah bohong.
  2. Usut tuntas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian Ternate terhadap massa aksi yang menolak kenaikan BBM dan Copot Kapolda Maluku Utara.
  3. Hapus hutang luar negeri karena selama ini pembayaran hutang hanya membebani rakyat dan alihkan untuk subsidi rakyat.

Untuk menjalankan program jalan keluar bagi rakyat diatas tidak dapat lagi kita sandarkan pada elite-elite Politik di parlemen, sehingga jalan bagi rakyat adalah membangun gerakannya sendiri dan kaum perempuan harus bergabung dengan gerakan rakyat lainnya untuk terus melanjutkan perjuangan menolak kenaikan BBM.

Lanjutkan Perjuangan Penolakan Kenaikan Harga BBM! 

Usut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dan TNI! 

Komite Nasional Perempuan Mahardhika

Dian Novita
Dept. Politik dan Kampanye

Mutiara Ika Pratiwi
Sekretaris Nasional

lambang mahardhika

Alamat : Tebet Timur III J/No.1B, Jakarta Selatan.

Email : mahardhika.kita@gmail.com

Telp/fax : 021 83790348

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s