RIBUAN BURUH JADI KORBAN 4 (EMPAT) MODEL UNGGULAN PELANGGARAN THR DI KBN


IMG_9118Siaran Pers

Sabtu 3 Agustus 2013 atau H – 5 Lebaran, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) melakukan demonstrasi di Bundaran HI Jakarta. FBLP menggugat terjadinya pelanggaran hak buruh yang terus terjadi di setiap datang Lebaran, yaitu PHK tanpa aturan dan THR yang tidak dibayarkan. Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk melanggar kewajiban membayar THR bagi buruh. Beragam contoh kasus disampaikan FBLP, dari kejadian di Kawasan Berikat Nusantara, satu-satunya kawasan industri milik pemerintah (berstatus BUMN). Kasus-kasus ini umumnya tidak dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, karena buruh ragu akan diabaikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bagi FBLP, ada 4 (empat) model unggulan pelanggaran THR oleh perusahaan:

Modelpelanggaran utama dan paling umum terjadi di KBN adalah pemutusan kontrak terhadap buruh/pekerja satu bulan sebelum Lebaran. Para buruh ini akan dipanggil kerja lagi setelah Lebaran. Cara ini membuat buruh tidak dapat pesangon, tidak pula dapat THR. Sekalipun buruh yang sama bekerja di pabrik yang sama selama bertahun-tahun. Tiap perusahaan yang melakukan model pelanggaran seperti ini, bisa memutus kontrak terhadap ratusan buruh, setiap sebulan sebelum lebaran. Satu contoh di KBN Cakung adalah PT Winner, memutus kontrak 200 buruh sekaligus.

Model pelanggaran umum kedua, disampaikan oleh FBLP, berupa pembayaran THR kurang dari setengah upah terhadap buruh berstatus kontrak. Ketua FBLP, Jumisih, menganggap pelanggaran pengusaha berupa THR yang jauh dari nilai upah bulanan ini, berani terus dilakukan pengusaha karena selalu dapat dukungan dari pemerintah, minimal berupa pembiaran. Contoh di KBN Cakung adalah PT Dongkwang yang hanya membayarkan THR Rp 300.000, atau contoh di KBN Marunda adalah PT Woojen dengan Rp 200.000 dianggap sudah memberikan THR.

Model pelanggaran ketiga, yang tiap tahun FBLP mendapat pengaduan, adalah berupa pembayaran THR dilakukan setelah Lebaran atau dicicil dalam beberapa bulan setelah Lebaran. Menurut Jumisih, model pelanggaran semacam ini juga aman dari sanksi pemerintah. Contoh di KBN Cakung pada tahun ini adalah PT Wooin dan PT USI.

Model pelanggaran keempat, disebut oleh Sekjend FBLP Dian Septi Trisnanti sebagai pelanggaran paling mengerikan, adalah tidak membayarkan THR sama sekali. Alasan paling sering adalah kondisi keuangan perusahaan, tapi menurut Dian, para buruh bukan dapat penjelasan masuk akal tentang kondisi keuangan pabrik dan lebih banyak intimidasi/ancaman tidak dipekerjakan kembali jika protes.Contoh di KBN Cakung adalah PT Myung Sung, dengan 200 buruh kontrak yang tanpa sepeser pun dapat THR.

Keempat model pelanggaran THR di atas lazim terjadi di KBN dan mengorbankan ribuan buruh. Namun menurut Dian Septi Trisnanti, hal sama juga terjadi di luar KBN. Seperti pengaduan diterima oleh FBLP dari Bekasi, seperti PT Allure Alumunio yang membayar THR Rp 500.000 bagi buruh bekerja 4 bulan, dan untuk yang kurang dari 3 bulan sama sekali tanpa THR.

Jelas pelanggaran THR terus berlangsung. Memalukan jika Depnakertrans bangga karena tidak banyak pengaduan kasus THR pada tahun ini. Sebab bukan jumlah pelanggaran THR yang menurun, tapi sedikitnya pengaduan ke pemerintah karena buruh makin tidak percaya untuk mengadu ke pemerintah.

FBLP menganggap pemerintah semakin gagal atau memang tidak mau membela buruh. Jumisih menegaskan, bahkan pemerintah semakin berani menekan hak buruh demi investasi asing. “Investasi hanya boleh jika membuat rakyat sejahtera. Kalau tidak, enak sekali pengusaha untung besar di Indonesia, sementara rakyat Indonesia tidak dapat apa-apa. THR itu tidak besar bagi pengusaha, tapi sangat dibutuhkan buruh, dan itu dilanggar terus, setiap tahun”, tegas Ketua FBLP.

Pengusaha terus merasa ‘di atas angin’ tidak lain karena dukungan pemerintah. Bahkan seperti kasus PHK yang dialami Lami, Ketua FBLP PT Myung Sung. Jelas larangan dan hambatan untuk beribadah adalah pelanggaran berat, yang dilakukan pengusaha PT Myung Sung terhadap Lami buruh PT Myung Sung. Tapi hingga hari ini tidak juga pengusaha minta maaf dan mempekerjakan Lami kembali. Pihak pemerintah juga diam saja, padahal kasusnya sudah menyebar kemana-mana. Malah dari masyarakat luas, melalui internet sudah ada sekitar 1.200 pendukung Lami dan sekaligus mendesak Menakertrans untuk bersikap.

FBLP menuntut agar DIHENTIKAN PELANGGARAN THR dan PERUSAHAAN PELANGGAR DIBERI SANKSI, juga HENTIKAN PEMBERANGUSAN SERIKAT, STOP PHK, PEKERJAKAN KEMBALI LAMI &KORBAN PHK SEPIHAK, NAIKKAN UPAH dan STOP PENANGGUHAN UPAH .

FBLP juga menyatakan untuk MENAKERTRANS DAN JAJARANNYA JIKA TIDAK MAU ATAU TIDAK MAMPU BELA BURUH SEBAIKNYA MUNDUR SAJA.

Jakarta, 3 Agustus 2013

TIDAK CUKUP LIBUR 1 MEI,

TAPI JAMINAN PEKERJAAN, UPAH LAYAK& KEBEBASAN BERSERIKAT

Ketua Umum             Sekretaris Jendral

Jumisih                        Dian Septi Trisnanti

 08561612485              081804095097

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s