1 Tahun Jokowi-Ahok Perempuan Jakarta akan lakukan konferensi, karena pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual belum juga masuk prioritas


Kekerasan seksual mudah sekali terjadi, tetapi sulit untuk mengungkap dan menghentikan. Kekerasan seksual terus meningkat dengan korban yang tak pandang bulu, dari bayi hingga nenek, di berbagai tempat di Jakarta. Namun, pencegahan dan penanganan kongkrit terhadap kejahatan ini tidak sepopuler program-program andalan pemerintah Jokowi-Ahok, seperti banjir, MRT, KJS, ruang terbuka hijau, dan kartu pintar. Sejauh ini, walau Jokowi telah dinobatkan menjadi ikon Anti Kekerasan Seksual Anak oleh KPAI pada awal April tahun ini, belum ada langkah dan terobosan berarti terhadap pengurangan dan penanggulanan kekerasan seksual di Jakarta.

Tidak kurang dari 535 anak mengalami kekerasan seksual di Jabodetabek sepanjang 2013 ini, dengan tingkat kekerasan tertinggi di Kramat Jati, Ciracas dan Cakung Jakarta Timur (sumber: KPAI). Dari catatan Komnas Perempuan tahun 2012, terdapat 2.521 kasus kekerasan seksual, diantaranya yang paling banyak tercatat adalah perkosaan (840 kasus) dan pencabulan (780 kasus). Tentu saja ini angka yang cukup mengejutkan dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.

Mengapa ini terjadi?

  • Perempuan di dalam masyarakat patriarki ditundukkan menjadi objek seksual. Kita dapat menyaksikannya mulai dari pandangan mata, siulan mulut, kebijakan politik hingga tindakan memaksa, yang disasarkan pada tubuh perempuan.
  • Kapitalis mengeksploitasi tubuh perempuan demi profit. Kita bisa saksikan di dalam industri media, periklanan, film, fashion dan kecantikan, yang seringkali memposisikan perempuan sekadar sebagai objek seksual demi akumulasi keuntungan.
  • Perlindungan negara tidak ada ketika perempuan membutuhkan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 1 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang kemudian mendasari PEMDA untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak membantu pencegahan dan penanganan cepat terhadap kekerasan seksual.
  • Pendidikan di sekolah tidak mengajarkan penghormatan terhadap tubuh perempuan. Tidak ada kurikulum yang memberi pendidikan reproduksi dan seksualitas yang benar sejak dini hingga dewasa. Pendidikan yang ada lebih banyak mengarah pada pemenjaraan terhadap tubuh perempuan.
  • Di dalam sistem seperti itu perempuan menjadi, dan dibuat, tidak tahu apa itu pelecehan seksual, serta tidak berani melawan atau merasa malu terhadap kekerasan seksual. Sehingga berkonsekuensi pada ketidaktahuan bagaimana mekanisme pelaporan ketika terjadi kekerasan seksual.

Apa yang sudah dan akan kami lakukan?

  • Bedah kasus di komunitas ibu rumah tangga, buruh, LBT dan mahasiswa.

Sejak Bulan September hingga pertengahan Oktober 2013, kami sudah melakukan 9 bedah kasus kekerasan seksual. Dari keseluruhan bedah kasus yang dilaksanakan, belum ada dari peserta bedah kasus yang menyatakan bahwa kasus yang mereka alami telah dilaporkan baik ke polisi, tokoh masyarakat, ke lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga pemerintah yang mengadvokasi kekerasan terhadap perempuan seperti P2TP2A.

Bedah kasus semacam ini sangat diperlukan, dan harus dilakukan lebih luas lagi, karena dapat memberdayakan korban sekaligus orang-orang disekitarnya, sekaligus mengefektifkan penyadaran dan pencegahan kekerasan seksual.

  • Konferensi Perempuan Jakarta ‘Melawan dan Bebas Kekerasan Seksual’ 19 Oktober 2013. Kami akan membahas hasil-hasil dan pemetaan bedah kasus kekerasan seksual di 9 komunitas; mengkaji dan mendalami penyebab kekerasan seksual secara ekonomi, politik, hukum, sosial dan kebudayaan; merumuskan tuntutan dan rencana kerja komunitas; merumuskan petisi dan kesepakatan Jakarta Melawan dan Bebas Kekerasan Seksual.
  • Menuntut Jokowi-Ahok agar lebih kongkrit dalam kebijakan mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di Jakarta. Kekerasan seksual ini mendesak untuk diselesaikan dan dibangun sistem pencegahan dan penanganan secara sistematis dengan melibatkan partisipasi masyarakat hingga level terkecil. Misalnya mengefektifkan P2TP2A dengan partisipasi langsung masyarakat, mengintegrasikannya dengan Posyandu agar menjadi sistem satu pintu untuk pelayanan perempuan, ibu dan anak.
  • Membentuk jejaring tanggap darurat kekerasan seksual di tingkat akar rumput. Semua orang yang perduli, termasuk korban yang menjadi berdaya untuk membela diri, harus membangun jejaring untuk melakukan penyadaran, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk menerima pengaduan atas setiap tindak kekerasan seksual. Jejaring ini dapat dibantuk dari tingkat terkecil (RT) bahkan hingga nasional.

Kekerasan Seksual Bisa Dihentikan, Ayo Berjuang Bersama Kita Wujudkan!

Jakarta, 16 Oktober 2013

Komite Nasional Perempuan Mahardhika

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s