Aksi Relawan KawanKU ke Mabes Polri

Ruang Aman, Harus Direbut Sekarang!


Oleh : Mutiara Ika Pratiwi

Dalam dua hari, petisi yang diinisiasi oleh seorang Ibu rumah tangga bernama Fellma mendapat dukungan sebanyak 50.000 tanda tangan. Dalam petisinya, Fellma menuntut Komisi VIII DPR RI untuk menindak pelaku pelecehan seksual pada anak dengan hukuman yang lebih berat daripada hanya hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Duka Fellma adalah karena kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak yang berumur 6 tahun oleh para petugas kebersihan di sekolah tempat ia belajar.

Membaca berita tentang AK (inisial anak tersebut) sontak membuat saya merinding dan marah. Belum selesai proses hukum terhadap pelaku perkosaan Sitok Srengenge, sekarang saya harus dihadapkan pada kenyataan bahwa seorang anak kecil tanpa daya, diperkosa oleh beberapa orang dewasa di sebuah sekolah bertaraf internasional.

Menurut pemberitaan, ada sekitar 400 CCTV yang dipasang di sekolah bertaraf internasional tersebut. Setiap saat JIS pun dijaga oleh petugas keamanan. Siapa menyangka, di sekolah bertaraf internasional dengan sentuhan peralatan bertekhnologi tinggi dan keamanan 24 jam, terselubung tindak pelecehan seksual se-mengerikan itu.

Tapi itulah kenyataan pahit tentang kekerasan seksual. Ia tak pernah pandang bulu. Bisa menyasar manusia yang baru berusia 9 bulan hingga nenek tua renta umur 81 tahun. Terjadi tak hanya di jalan-jalan sempit dan remang-remang, tapi juga di tempat tidur nyaman atau pun ruang tv keluarga yang menghangatkan. Pelaku kekerasan seksual hanya berpijak pada satu pemikiran bahwa ada objek yang bisa ia perlakukan selayaknya barang, tak berfikir itu teman atau keluarga yang seharusnya ia sayang.

Konferensi Perempuan Jakarta Pada suatu diskusi dengan teman-teman Perempuan Peduli Perkosaan, saya menemukan fakta bahwa di mata hukum tindakan perkosaan yang tidak disertai dengan paksaan secara fisik (luka memar, baju robek, dsb) belum bisa secara pasti dikategorikan sebagai tindakan perkosaan.

Pada pertengahan Maret 2014 yang lalu, penyidik Polda Metro Jaya harus memanggil RW untuk mengkonfirmasi kembali apakah benar-benar terjadi tindak perkosaan terhadapnya. Itupun belum cukup. Beberapa saksi ahli masih harus didatangkan untuk melakukan hal serupa.

Dalam kesempatan diskusi lainnya dengan teman-teman Centra Mitra Muda (CMM) – PKBI, saya mendapatkan fakta bahwa Peraturan Gubernur no 31 tahun 2013 DKI Jakarta yang menjamin tentang masuknya materi-materi kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam mata pelajaran (intrakurikuler) sekolah ternyata masih menemui hambatan. Pergub tersebut tidak dijalankan di beberapa sekolah (utamanya yang berbasis agama) karena penyampaian tentang kesehatan seksual dan reproduksi masih dianggap sebagai hal yang tabu.

Semangat dari korban menjadi pejuang, menjadi faktor yang sangat menentukan dalam melawan kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi dalam situasi yang sangat intim dimana hanya pelaku dan korban yang tahu. Mendesak proses hukum untuk berpihak kepada korban pun membutuhkan kegigihan utamanya dari korban untuk berjuang.

Namun, perwujudan semangat dari korban menjadi pejuang masih harus berperang dengan stigma bahwa korban yang mengundang. Stigma tersebut membungkam berbagai tindakan kekerasan seksual mengerikan, menjadi landasan untuk melemahkan berkas dan bukti pelaporan korban dan penghalang untuk memperbesar solidaritas terhadap korban.

Stigma bawah korban yang mengundang ini harus dilawan dengan mendesakkan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan dan disebarkan ke seluruh elemen masyarakat dimana kekerasan seksual mungkin terjadi.

Saya tertarik dengan bagaimana KPK mengatur strategi untuk mendesakkan kesadaran bahwa korupsi adalah kejahatan dan tindakan korupsi serta pelaku harus dilaporkan.

1383085_459807294136974_1111140437_n Pengumuman tentang korupsi sebagai sebuah kejahatan terangkai apik dalam berbagai media kampanye dan sosial. Poster, banner, sticker tentang nya bermunculan dimana-mana, mulai dari ruang pertemuan institusi pemerintahan hingga toilet-toilet umum di pinggir jalan. Himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan juga mewarnai berbagai media pemberitaan. Sosialisasi tentang kejahatan korupsi bahkan juga berjalan akbar di berbagai institusi pendidikan.

Gambaran tentang KPK hanya contoh. Tentu saja mendesakkan kesadaran kekerasan seksual sebagai kejahatan memiliki kesulitan yang lebih besar karena harus berhadapan dengan budaya yang sudah mengakar urat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas adalah tabu untuk dibicarakan. Namun walaupun harus menempuh jalan terjal, kemarahan kita harus berwujud menjadi perlawanan.

Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan memastikan semua langkah itu berjalan? Jawabannya adalah kita. Kita yang tidak mau semakin banyak korban berjatuhan, yang takut kalau-kalau anak, teman atau kerabat akan jadi korban, yang tidak mau Indonesia selamanya berlabel darurat kekerasan seksual.

Jaringan melawan kekerasan seksual adalah kekuatan kita. Dengan berjejaring, kita akan lebih kuat untuk mendesakkan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual di berbagai elemen struktur masyarakat, mendesakkan agar ada posko-posko pelaporan yang terjangkau oleh korban, dan yang lebih penting adalah menerobos dinding dan aturan-aturan birokratis yang kadang menjadi hambatan untuk menindak kasus-kasus kekerasan seksual.

Saatnya kemarahan menjadi perlawanan!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s