Arsip Kategori: Beranda

SURAT UNTUK JOKOWI


Selamat datang dalam pertarungan kami, bung.

Pagi ini saya membaca pidato pertama anda sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu lebih bergigi ketimbang pidato SBY. Saya senang anda yang lebih banyak dipilih rakyat, karena yang satu telah sejak awal seharusnya tak jadi calon presiden. Sayang, dia juga cukup banyak dipilih rakyat.

Zely Ariane

Bung, pilpres boleh usai, dan bung himbau para pendukung, rakyat dari berbagai jenis penghidupan, untuk kembali pada kehidupan sehari-hari, kerja seperti biasa. Memang bung, 2 bulan terakhir ini menguras energi bagi siapapun yg terlibat pilpres ini, tetapi persoalan mayoritas penghidupan rakyat sudah lama memeras energi, khususnya bagi rakyat yg sedang melawan kesengsaraan. Saat ini, tak sedikit diantara mereka, setelah berjuang mendukung bung, belum bisa pulang dan tenang. Mereka masih harus dan sedang berjuang karena THR belum dibayar perusahaan, kontrak kerja diputus sepihak sebelum lebaran, pabrik semen belum angkat kaki dari Rembang, brimob belum ditindak dari represinya pd petani dan warga Teluk Jambe Karawang, harga2 naik dan tarif angkutan lebaran memeras habis THR yg tak seberapa, para pengungsi Syiah yg tak berlebaran di kampungnya, umat Ahmadiyah yg tak bisa ibadah puasa dan lebaran dgn tenang. Juga korban pelanggaran dan pejuang HAM yg msh terus menuntut agar para pelanggar HAM tak lagi sumringah di hari lebaran bebas dari hukuman, tak marah2 minta pemilu ulang. Mereka semua, rakyat pejuang, masih berlanjut berjuang, bung. Mereka belum bisa pulang dan kerja dengan tenang.

Bung, politik memang seharusnya kegembiraan. Tetapi tidak di dalam masyarakat dimana yg berduit dan bersenjata pegang kendali, hukum yg belum melindungi orang2 tak punya uang, membebaskan para pelaku kekerasan terhadap perempuan, meminta orang2 susah terus bersabar dan terus toleran sementara yg berduit terus diberi konsesi. Tidak ada kegembiraan politik dalam keadaan seperti itu. Kalaupun ada, itulah harapan, dan masih belum menjadi kenyataan.

Bung, politik pembebasan yg bung sebut semalam itu berkonsekuensi besar dan indah bila berani dijalankan. Ia membutuhkan sikap yg berpijak pada mayoritas rakyat yang dilanggar hak azasinya untuk hidup layak dan mendapatkan keadilan; yg mendengar semua protes, masukan, gugatan sejarah, orang-orang yang sudah lama melawan ketidakadilan dan penindasan; yg berbicara lebih banyak dan lantang bukan pd kami, tetapi kepada Bank Dunia, IMF, ADB, kepala pemerintahan negara2 adidaya, korporasi trans/multi/nasional, KADIN dan APINDO, serta administratur negara; yg bertindak lebih berani mengontrol para pemegang kekayaan dan kebijakan, dan membela para pekerja biasa. Politik pembebasan adalah cara sehingga cita2 konstitusi yg baik dapat diwujudkan, dan yg belum ada dalam konstitusi dapat ditambahkan. Revolusi mental yg bung tawarkan tak jadi apa2 tanpa politik pembebasan.

Bung, kedepan ini adalah pertarungan. Boleh saja sambil bergembira, tetapi waktu tak memberi kita kemewahan dan banyak jeda untuk merasakannya. Persatuan Indonesia itu setelah kemanusiaan yg adil dan beradab. Ketika kemanusiaan kita semua dirampas oleh kuasa org2 terkaya, jenderal2 pengendali senjata, korporasi2 terkaya di dunia, institusi2 keungan global yg sdg mendikte ekonomi kita, maka persatuan Indonesia yg sebenarnya masih harus diperjuangkan. Kita tidak bisa bersatu dengan elit-elit koruptor, penjahat HAM, dan korporasi kriminal. Sudah terlalu lama rakyat berkorban dan sengsara untuk mereka.

Seperti kata anda, bung: singsingkan lengan baju dan kerja, seperti kami yg tak sempat melepas gulungan kemeja, bahkan berpakaian layak, karena selalu bekerja. Kerjalah lebih keras bung, kami juga. Buat garis pembatas bung, karena yang memilih anda tak mau hidup rukun dan harmoni dengan para koruptor dan penjahat HAM. Penjarakan mereka segera. Jika bung belum berani, kami akan melawan lebih keras.

Kalau bung tahu sedang berada di sarang buaya, maka anda tak akan lebih banyak mendengarkan para buaya. Jalur-jalur pendengaran baru sudah dibuka oleh para relawan anda; jalan setapak baru sudah dibuka oleh rakyat yg berlawan di sekeliling anda dan dunia. Kini bung yg harus memilih: mendengar siapa dan berpijak dimana? Kami tak bisa, dan tak akan, menunggu terlalu lama.

Salam dua kaki.

Zely Ariane

Iklan

Kasus Sitok Terancam Berhenti di Tengah Jalan


TEMPO.COJakarta: Polisi akan menghentikan kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Sitok Srengenge. Polisi menganggap sulit untuk membuktikan Sitok melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korbannya, RA, 22 tahun.

Kasus Sitok Terancam Berhenti di Tengah Jalan
Sitok Srengenge. TEMPO/Dhemas Reviyanto

“Kami telah bertanya pada banyak saksi, tapi kesaksian mereka tak cukup untuk membuktikan laporan korban,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Rabu, 23 Juli 2014.(Baca : Kasus Sitok, Polisi Dinilai Lamban )

Lanjutkan membaca Kasus Sitok Terancam Berhenti di Tengah Jalan

Konferensi Perempuan Jakarta: Lahirkan Relawan Jakarta Anti Kekerasan Seksual


Berangkat dari persoalan-persoalan kemanusiaan, tentang hak perempuan untuk memerdekakan dirinya dari konstruksi-konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat yang justru malah mempersempit ruang gerak perempuan, dan mencoba menyuarakan ketidakadilan terhadap sikap dan perilaku orang-orang disekitar yang mencoba memperkosa situasi lewat pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, perempuan- perempuan Jakarta bersatu dalam kegiatan Konferensi Perempuan Jakarta yang berlangsung di wisma PKBI- Jakarta Selatan (19/10/2013)

996632_631430976908917_2053868819_n

Lanjutkan membaca Konferensi Perempuan Jakarta: Lahirkan Relawan Jakarta Anti Kekerasan Seksual

Deklarasi Pemilu Damai, Menolak Intimidasi dan Kecurangan


Deklarasi Pemilu Damai, Menolak Intimidasi dan Kecurangan

koalisi_masyarakat_sipil_pemilu_tanpa_intimidasi
koalisi_masyarakat_sipil_pemilu_tanpa_intimidasi

Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti.

Kami dari koalisi masyarakat sipil pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang besar dan setinggi-tingginya atas terselenggaranya agenda kampanye Pilpres beberapa waktu lalu yang berjalan dengan baik. Pelaksanaan agenda itu tentunya memiliki makna penting bagi masyarakat, sehingga mereka bisa mengetahui dan mengenal calon Presiden dan Wakil Presiden, serta agenda-agenda politik yang ditawarkannya. Lanjutkan membaca Deklarasi Pemilu Damai, Menolak Intimidasi dan Kecurangan

“Negara Harus Menjamin dan Memastikan Keamanan serta Kedamaian pada 22 Juli 2014”


Siaran Pers

“Negara Harus Menjamin dan Memastikan Keamanan serta Kedamaian pada 22 Juli 2014”

 

Salah satu aksi melawan lupa, www.aktual.co
Salah satu aksi melawan lupa, http://www.aktual.co

Agenda Pilpres 2014 akan memasuki babak akhir. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan rekapitulasi suara hasil Pilpres dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, hasil Pilpres itu akan diumumkan oleh KPU.

Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil memandang agenda penetapan hasil Pilpres 2014 oleh KPU merupakan tahapan Pemilu yang penting dan ditunggu-tunggu. Penting untuk memastikan agenda itu berjalan baik, lancar, dan aman. Setiap gangguan dan hambatan politik dan keamanan yang bisa menggagalkan agenda ini tidak boleh diberi ruang, sehingga Pilpres dipastikan dapat berlangsung dengan baik dan damai hingga selesai. Lanjutkan membaca “Negara Harus Menjamin dan Memastikan Keamanan serta Kedamaian pada 22 Juli 2014”

Nigerian State Rape Law Pushes Anti-Queer Agenda


Campaign poster from Nigerian LGBTIs in Diaspora Against Anti Same Sex Laws.
Campaign poster from Nigerian LGBTIs in Diaspora Against Anti Same Sex Laws.

By Chitra Nagarajan

ABUJA, Nigeria (WOMENSENEWS)– When an email with the subject line “Kano: Passage of Rape Prohibition Law” comes into your inbox, it seems like a cause for celebration.

This, after all, is news about a state in Nigeria, where the National Assembly continues to stall on the passage of 
legislation
 aimed at tackling the rising incidence of sexual and domestic violence. It’s also where a prominent politician, in response to attempted legislation to curb domestic violence, said that the legislature of Rivers State should be “mindful of passing a bill that they will be first offenders.”

However, my excitement quickly faded when reading the actual provisions of the new law in the Northwestern State of Kano, where the Boko Haram extremists kidnapped 260 female students (60 have escaped). After stipulating a maximum life sentence for those convicted of rape and an additional fine of about $1,200 and requiring the court to demand compensation for survivors, it goes on to stipulate punishment for “homosexuals and lesbians.”

Legislation worldwide on violence against women suffers from poor enforcement; a lot breaks down between the incidence, the reporting, the investigation and the prosecution. Given this and increasing state and popular attacks against queer people in Nigeria, will the provisions of the rape law that are actually enforced be mainly those that criminalize and punish queer people rather than rapists?

This law fits into a history of homophobia and criminalizing homosexuality in Nigeria that is relatively recent. Until a few years ago, the yan daudu of Northern Nigeria (men who act like women) and the practice of women marrying each other in southeast Igboland (although apparently not about same-sex desire) were more or less tolerated in practice. This is in contrast to Nigeria’s criminal code which, since 1991, has punished “carnal knowledge against the order of nature” with14 years of imprisonment.

Societal Backlash

Nigeria is witnessing societal backlash against “the gays” and those who support them, with the popular narrative being that of the need to guard against a Westernized agenda infecting “our people” and destroying “our culture” despite the long history and present activism of queer people in the country. For those of us for whom queer rights is integral to our feminism, this is how a rape prohibition law comes to be a development which to fear, not celebrate.

In Nigeria as a whole, 1-in-3 young women aged 15 to 24 have experienced at least one form of gender-based violence. Half of the girls in the north have been married by their 16th birthday and are expected to have their first child within a year. When I was in Kano in mid-June, women’s rights activists also told me about a growing number of reports in recent months of girls aged 2 to 12 being raped. They also said that, despite politicians saying the right things, there was next to no enforcement. Political will and action to tackle violence against women and girls are clearly needed. But where does homosexuality come into it?

The Kano law talks of specifically about the crime of lesbianism , in addition to the by-now familiar punishment of 14 years in prison, which echoes the national law, and a fine of about $300 for anyone who “has carnal intercourse against the order of nature” with any man, woman or animal. The provision is worth quoting in full:

“Any woman who has a feeling of love for another woman or girl, and went ahead to employ the means of satisfying that passion, either through bodily contact or otherwise with or without consent in order to drive sexual pleasure is said to have committed lesbianism, and shall be imprisoned for a term of 14 years and shall be liable to a fine of N50,000.” (The fine is equivalent to about $300.)

Laughable in Legal Terms

Where to start with this? The lawyer in me laughs at the breadth and uncertainty of this section. The mind races to think of exactly what all this could include. The very notion that the only reason queer women have sex is to satisfy “a feeling of love” fits into particularly gendered ideas of women, sex and desire. Imprisoning women for acts “with or without consent” seems strange in a rape prohibition act. Surely lack of consent is a cornerstone of the definition of rape? Or are homosexuality and rape now conflated into each other?

From a legal point of view, what does this actually change? After all, this law says nothing new about “carnal knowledge against the order of nature” that wasn’t already criminalized in all of Nigeria. The sharia, which applies in 12 northern states including Kano, gives a maximum sentence of death for men and 50 lashes and-or six months imprisonment for women. This was reinforced recently in the Same Sex Marriage (Prohibition) Act, signed into law by President Goodluck Jonathan in January 2014.

The Kano law against rape is the first time the crime of lesbianism has been so explicitly stated in secular law in Nigeria and punishment has increased from six months under sharia to 14 years. However, criminal law comes under federal jurisdiction and so the Criminal Code Act already applied in Kano. And, although it is not explicit, there is a strong argument to be made that the Criminal Code Act applies to women as well as to men, so what do the provisions in the Rape Prohibition Law add?

Not only does it seem redundant from a legal point of view but, according to activists in Kano, there was no concerted push from women’s rights activists to enact the law in its present form. We wondered whether putting rape and homosexuality in the same legislation was a way of getting unpopular provisions in. Sadly, anti-queer prohibitions are likely to have much more support than those against rape. Lanjutkan membaca Nigerian State Rape Law Pushes Anti-Queer Agenda

Resensi Buku “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”


“Dalam bulan Februari 1967 kami ditahan. Saya disiksa begitu hebat hingga gigi-gigi saya rontok. Saya tak sadarkan diri selama tiga hari. Kemudia mereka menggali liang kubur dan akan menguburkan saya jika saya tidak mau menyebutkan nama dan alamat anggota lainnya.”Sepeninggal pengakuan Sujinah, mantan pemimpin Gerwani ini hanyalah sekuku hitam dari kejinya penderitaan yang dialami oleh jutaan trapol perempuan korban tragedi G30S.

Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia

Lanjutkan membaca Resensi Buku “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”